Cukup, !0 BUMN Jangan Dijual Lagi!

Suasana saat penjualan saham Krakatau Steel (photo/google)

Pemerintah melalui kementerian BUMN berencana akan menjual tujuh sampai sepuluh BUMN lagi. Berita yang dilansir situs kompas itu membuat saya lantas bertanya-tanya, tidakkah pemerintah mendengar suara-suara kecewa dari rakyatnya yang menolak keras segala sesuatu yang berbau penjualan? Tampaknya ekspressi pemerintah melalui kementerian BUMN biasa-biasa saja dan tidak peduli dengan suara kecewa itu.

Publik masih ingat betul bagaimana Krakatau Steel (KS) akhirnya dilepas dengan persiapan yang tidak begitu matang. Mekanisme IPO dengan harga saham Rp 850 dianggap terlalu murah bagi kebanyakan orang. Orang awampun sangat paham 850 adalah harga sebatang rokok bagi mereka yang merokok, satu sachet sabun cuci bagi ibu rumah tangga, seharga es krim atau permen karet yang biasa dibeli anak-anak SD dekat tempat saya tinggal. Argumen pemerintah saat itu, KS layak dijual seharga sebatang rokok karena pertimbangan pasar yang menghendaki harga seperti itu.

Tapi, akal-akalan pemerintah seakan terjawab oleh fakta di lapangan, karena setelah KS dilepas, harga 850 melambung menjadi 1.250 rupiah, meningkat menjadi 1.750 dan diprediksi akan terus meningkat. Peningkatan itu tidak lepas dari reputasi KS sebagai perusahaan pabrik baja bertaraf internasional. Belakangan, tersiar kabar 40 persen saham KS ternyata telah dipesan perusahaan mirip KS milik pemerintah Korsel, pesanan datang juga dari sejumlah politisi Senayan, sementara sisanya untuk dijual ke publik agar akal-akalan pemerintah tertutupi-analisa ini saya dapati saat menyaksikan Metro Realitas.

Jangan Dijual Bung!

Saya tidak begitu paham dengan dunia saham dan tetek bengek nya, tapi yang saya dan kita semua tahu menjual barang berharga dan sangat berpotensi adalah kesalahan terbesar dalam kehidupan sehari-hari dan tentu dalam kehidupan bernegara. Masih ingatkah kita drama penjualan Indosat satu dasawarsa lalu? Akibat penjualan Indosat ke Singapura, belakangan pemerintah Indonesia hanya bisa menonton saja gerak perkembangan Indosat yang begitu pesat, bahkan pemerintah Singapura menjual kembali dengan harga berlipat-lipat ke perusahaan Arab. Sebelum itu, pemerintah Indonesia juga harus rela setiap kali warganya yang berjumlah ratusan juta sms atau telepon dengan operator Indosat bisa dipastikan keuntungan itu masuk ke kantong-kantong orang asing. Ironis bukan?

Indosat ketika hendak dijual mendapat protes, KS juga sama, tetapi begitulah pemerintah, tidak pernah belajar dari yang lalu-lalu. Kali ini, alasan pemerintah menjual sisa BUMN yang ada seperti PT. Angkasa Pura (pengelola bandara), PT. Pelindo, karena melihat penjualan sebagai satu-satunya langkah agar BUMN bisa tetap berproduksi, menteri BUMN, pak Abu Bakar, mencontohkan kinerja Garuda dan Mandiri yang lebih gesit ketika sudah dilepas ke publik. Haruskah BUMN dijual jika belum memiliki performa baik, bukankah jika performa tidak baik tinggal mengganti orang-orang yang mengurus BUMN itu? Jika kekurangan modal, kenapa tidak memaksimalkan pajak masyarakat? Mengingat pajak ratusan juta rakyat Indonesia lebih dari cukup untuk menyuntik BUMN strategis-tentu, dengan syarat orang-orang berprilaku seperti Gayus harus disingkirkan bila perlu diasingkan ke pulau-pulau terluar.

Saya dan kita semua percaya bahwa menjual BUMN sekali lagi bukanlah pilihan yang tepat, ada banyak contoh negara yang tetap mempertahankan BUMN sebagai jantung ekonomi nasional, sebut saja Rusia yang konsisten menjaga BUMN strategisnya dan mereka berhasil.

Saya juga semakin percaya menjual hanyalah sikap “inferior” dan ketidakcakapan pejabat publik mengelola negara, bahkan mereka yang bertahun-tahun mengkaji ekonomi toh tidak setuju dengan pandangan “menjual BUMN” itu, sebut saja Prof. Sri Edi Swasono, Prof. Amin Rais, Prof. Budi Winarno, Kwik Kian Gie, Revrisond Baswir, Saparini, dan ahli ekonomi lain yang anti-jual (lainnya disini).

Sekali lagi, apakah kita masih rela, kejadian menelpon berjam-jam dan SMS berkali-kali tetapi semua keuntungan diraup asing. Semua itu pasti terjadi lagi jika semua barang milik negara diobral ke pihak asing.